Surat dari Ketua LKMD Kec. Tandes Kodya Surabaya No. 25/LKMD/VII/1993 tanggal 24 Juli 1993 tentang penolakan warga Tubanan terhadap hasil-hasil Rakor Tubanan yang dilaksanakan oleh PT. Darmo Permai dengan Pemda Kotamadya Surabaya pada tanggal 6 Juli 1993 di ruang Sidang Walikotamadya Surabaya.

• ID 23500-4 SOSPOL4-C.7-2597
• Item
• 6 Juli 1993

Bagian dariDirektorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-4)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

Surat dari Ketua Lembaga Pemilu tanggal 22 Mei 1996 tentang pembentukan Bakorsiskom Pemilu

• ID 23500-4 DIR-SOSPOL-BK-1-II-B-B.7-383
• Item
• 22 Mei 1996

Bagian dariDirektorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-1)

Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur

Surat dari Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 9 Oktober 1996 tentang Keputusan Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor : 89/Up/D/LPU/1991 tentang pengangkatan anggota panitia pemilihan Dati II dan wakil ketua merangkap anggota, anggota-anggota panitia pengawas pelaksanaan Pemilu Dati I Jawa Timur

• ID 23500-4 DIR-SOSPOL-BK-1-II-B-B.8-414
• Item
• 9 Oktober 1996

Bagian dariDirektorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-1)

Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur

Surat dari Ketua Lembaga Monumen Revolusi 1945 Kepada Gubernur KDH Tngkat I JatimTentang Permohonan directive akibat ingkar janji walikotamadya terhadap rechtspraatenya sendiri tanggal 22 Januari 1973 no. 7804/36 lengkap peta –asli bahwa tanah lembaga monument revolusi 1945dipakai pemda untuk lapangan golf diganti pemberian tanah pemda di Dukuh Kupang , Jl. Mayjen Sungkono 6.250 ha ( 6.398 ha ) sejak 1973 12 Oktober 1990

• ID 23500-4 SOSPOL7-D-29-4853
• Item
• 12 Oktober 1990

Bagian dariDirektorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-7)

Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur

Surat dari Ketua KPU Pusat tentang tata cara penetapan calon terpilih / perhitungan kursi untuk keanggotaan DPR, DPRD I dan DPRD II khususnya yang berkaitan dengan Partai Politik peserta Pemilu. Tanggal 18 Agustus 1999

• ID 23500-4 SOSPOL5-III-2-3514
• Item
• 18 Agustus 1999

Bagian dariBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (Buku-5)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

Surat dari Ketua KPU di Jakarta, tentang perolehan jatah kursi Partai NU dan Partai Keadilan mendapat jatah 1 kursi sesuai rangking perolehan suara. Tanggal 15 September 1999

• ID 23500-4 SOSPOL5-III-2-3494
• Item
• 15 September 1999

Bagian dariBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (Buku-5)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

Surat dari Ketua KPRI Desaku, Suriaman, SH.M.Si., Kepala Ketua Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur Nomor X Tanggal 8 Januari 2004 Tentang Rapat Anggota KPRI Desaku Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur.

• ID 23500-4 BAPEMAS2-B-223
• Item
• 8 Januari

Bagian dariBadan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur (Buku 2)

Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

Surat dari Ketua Kosgoro (Yayasan Lembaga Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan) H.A.G. Arif BcHK kepada Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur, nomor: 012/LPIP/Kos-Ml perihal dikembalikannya tanah bengkok Desa Simojayan dari PTP. Kalibakar.

• ID 23500-4 RO-UMUM-J-346
• Item
• 1997

Bagian dariBiro Umum Sekretriat Daerah Provinsi Jawa Timur (1983-1999)

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Ketua PPD I dan PPD II seluruh Indonesia tanggal 4 Mei 1999 tentang alokasi jumlah kursi anggota DPRD II

• ID 23500-4 DIR-SOSPOL-BK-1-II-B-B.6-366
• Item
• 1999

Bagian dariDirektorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-1)

Surat dari Ketua Keadilan dan perlindungan Hukum Hak-hak dan Kewajiban Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 No. 01/LP/1921/1994 tanggal 23 Maret 1994 tentang perampasan tanah hak garap petani gurem/fuqarah masaqin seluas 29 Ha tanpa dasar hukum tindak pidana pasal 368 KUHP (penggelapan) oleh Sdr. Drs. Mukit dkk.

• ID 23500-4 SOSPOL4-C.7-2717
• Item
• 23 Maret 1994

Bagian dariDirektorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-4)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur