Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Umum

ID 23500-4 KANWIL DEPKES-J
Serie
1998 - 2000

Bagian dariKantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur

Umum

Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur

UMUM

ID 23500-4 BAPEMAS2-G
Serie
1997 - 2002

Bagian dariBadan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur (Buku 2)

Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

Umum Kumpulan Surat Dari AFD. Begrooting Convatibilitet P.O.J lpd dinas tentang pembayaran abonemen telpon. Agustus 1941 - mei 1942

ID 23500-4 POJ1-17-2770
Item
1942

Bagian dariProvincie Oost Java (POJ) Buku 1 Periode 1917 - 1940

Provincie oost Java

Undang- undang No. 22 Tahun 1954 tentang Presiden RI menimbang bahwa perlu diadakan peraturan baku mengenai undian sesuai dengan keadaan sekarang. Jakarta 27 Juli 1954.

ID 23500-4 SOSPOL6-V-3-4214
Item
27 Juli 1954.

Bagian dariBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (buku-6)

Undang- undang No. 22 Tahun 1954 tentang Presiden RI menimbang bahwa perlu diadakan peraturan baku mengenai undian sesuai dengan keadaan sekarang. Jakarta 27 Juli 1954.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

ID 23500-4 KANWIL DEPPEN-1
Item
12 Desember 1966

Bagian dariKantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Jawa Timur (Tekstual)

Undang-undang, Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri Penerangan RI , Instruksi Menteri Penerarangan RI, Instruksi Direktur Jenderal Penerangan Umum, Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jatim, dan Surat dari Kepala Kanwil Deppen.

Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Jawa Timur

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982 tentang perubahan atas undang-udang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 1967.

ID 23500-4 KANWIL DEPPEN-2
Item
20 September 1982 20 September 1982

Bagian dariKantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Jawa Timur (Tekstual)

Undang-undang, Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri Penerangan RI , Instruksi Menteri Penerarangan RI, Instruksi Direktur Jenderal Penerangan Umum, Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jatim, dan Surat dari Kepala Kanwil Deppen.

Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Jawa Timur

Undang-Undang RI No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidanan perdagangan orang. Disyahkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2007. oleh Presiden Republik Indonesia.

ID 23500-4 BAPEMAS-K.-103
Item
19 April 2007

Bagian dariBadan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur (Buku 1)

Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

Unjuk perasaan Masyarakat Blok acuman Dusun Krajan Desa Wonorejo

ID 23500-4 SOSPOL6-V-2-4124
Item
5 Agustus 1986

Bagian dariBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (buku-6)

Surat dari Laksus Pangkopkantib tentang Unjuk perasaan Masyarakat Blok acuman Dusun Krajan Desa Wonorejo kecamatan Randu Agung Surabaya tanggal 5 Agustus 1986 Kepada Pangkopkantib di Jakarta

unjuk rasa