Surat dari Pembantu Gubernur di Malang Kepada Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur tentang Kaset berjudul ceramah Agama Islam oleh Siti Komariah tanggal 22 Desember 1983

Surat dari Depdagri Ditjen Sospol Kepada Kadit Sospoltentang Lembar Informasi tentang peristiwa Sara di beberapa Kota tanggal 21 Juli 1984 Pembantu Gubernur di Malang Kepada Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur tentang Kaset berjudul ceramah Agama Islam oleh Siti Komariah tanggal 22 Desember 1983

Surat dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer Brawijaya Kepada KA Basis ABRI Nomor R/202/VIII/1993 tentang Amin Sunarto ( rakan catatan Sipil Kabupaten Ngawi ) pendeta Daniel Yulius Simanjutak tanggal 5 Agustus 1993

Surat dari Kepala Direktorat Sospol Propinsi Jawa Timur Dati I Jawa Timur Kepada Dirjen Sospol Depdagri tentang penangkapan klompotan yang di jaga akan membangkitkan faham Soekarnoisme Nomor 300/1683/303/1997 tanggal 26 September 1997

Surat Gerakan Umat Islam Jawa Timur bersatu kepada Mahkamah Konstitusi RI tentang pernyataan sikap gerakan umat Islam Jawa Timur bersatu menolak pencabutan atas Undang - Undang Nomor I /PNPS tahun 1965 tanggal 17 Februari 2010

Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Jawa Timur Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Se Jatim Surabya, 19 Oktober1993 tentang peredaran kaset Atiek CB berlabel magis bersimbolkan palu arit tahun 1993

Surat dari Pembantu Gubernur di Malang Kepada Sdr. Pulaksusda 083 Malang tentang selembaran gelap / surat berantai tanggal 12 September 1983

Surat dari Kepala Sospol Politik Kepada Kepala Direktorat Sospol Propinsi Dati I Jatim tanggal 24 Juli 1992 tentang selembaran gelap yang mendiskreditkan Pemerintah memecah belah persatuan dari sdr. S.Bagio beralamat JL. Bromo

Surat dari Pembantu Geburnur Wilayah I Madiun kepada Bupati Kdh Tk.II Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo dan Pacitan, Kotamadya TK II Madiun tentang pelarangan terhadap buku berjudul Presiden Soeharto jadwal Allah. No. X.300/305/412.2/1994 Tanggal 6 Oktober 1994.

Undang- undang No. 22 Tahun 1954 tentang Presiden RI menimbang bahwa perlu diadakan peraturan baku mengenai undian sesuai dengan keadaan sekarang. Jakarta 27 Juli 1954.