- ID 23500-4 SOSPOL6-IV-1
- Subseries
- ---
Part of Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (buku-6)
keagamaan
7775 results directly related Exclude narrower terms
Part of Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (buku-6)
keagamaan
Part of Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (buku-6)
Surat dari Jaksa Agung RI kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta tentang masalah aliran kepercayaan Hare Krisna Indonesia di Jakarta. Tanggal 30 September 1983
adanya kegiatan aliran-aliran / ajaran keagamaan yang menyimpang
Part of Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (buku-6)
Surat dari Kejaksanaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya kepada Kepala Kejaksanaan Negeri di seluruh Jawa Timur tentang yang menyimpa adanya kegiatan aliran-aliran / ajaran keagamaan ng / merusak ajaran agama seperti yang terjadi di daerah DKI Jaya, Jawa Barat kasus Inkarussunah, di Aceh kasus ajaran Abdul Madjid. Tanggal 16 Januari 1984
penggerebekan ajaran Islam di Dukuh Tindak Desa Kelandungan Kec. Ngrampal Kabupaten Sragen
Part of Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (buku-6)
Surat dari Kepala Kantor Sosial Politik se Jawa Timur kepada Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Dati I Jawa Timur tentang kegiatan aliran / ajaran diluar Islam di seluruh Jawa Timur tentang 1. Penyebaran ajaran saksi-saki Yehuva, 2. Laporan ajaran siswa Al Kitab, 3. Laporan jemaat Ahmadiyah Qodian dsb tahun 1994.
keresahan masyarakat akibat adanya ajaran Thoriqot Bagiyatusso Lokhah. Tanggal 1 Mei 1995
Part of Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (buku-6)
Surat dari Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Pasuruan kepada Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur tentang keresahan masyarakat akibat adanya ajaran Thoriqot Bagiyatusso Lokhah. Tanggal 1 Mei 1995
Berkas data Klenteng di Jawa Timur tahun 1990. Januari 1990
Part of Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (buku-6)
Berkas data Klenteng di Jawa Timur tahun 1990. Januari 1990
temuan Klenteng baru dan tambahan dilokasi klenteng Tanggal 11 Maret 1997
Part of Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (buku-6)
Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya tentang temuan Klenteng baru dan tambahan dilokasi klenteng Tanggal 11 Maret 1997
ijin mendirikan gereja. Tanggal 10 Januari 1987
Part of Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (buku-6)
Surat dari Kepala Kantor Sosial Politik Kotamadya Madiun kepada Walikotamadya KDH Tingkat II Madiun Nomor : 45.1/26/431.42/1987 tentang ijin mendirikan gereja. Tanggal 10 Januari 1987
pendirian gereja di Kanigoro. Tanggal 20 Oktober 1997
Part of Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (buku-6)
Surat dari Majelis Ulama Kotamadya Madiun kepada Walikotamdaya KDH Tingkat II Madiun Nomor : 06/MUI/1997/RHS perihal saran tentang pendirian gereja di Kanigoro. Tanggal 20 Oktober 1997
pengrusakan gereja oleh massa Islam ternyata tidak ada. Tanggal 12 September 1983
Part of Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (buku-6)
Surat dari Bupati KDH Tingkat II Probolinggo kepada Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur tentang pengrusakan gereja oleh massa Islam ternyata tidak ada. Tanggal 12 September 1983